Kamis, 29 Desember 2016

ENGLISH BUSINEES


















Bogor, November 18th2016

Bank Mandiri
Jl. Ir. H, Juanda 12
Bogor

 Dear Hiring Staff,
I am writing to express my interest in applying a job in your company as Accounting staff. I am a fresh graduate from University of Gunadarma, Faculty of Economic, majoring in Accountancy with total GPA 3.50 of 4.00.
I see myself as a disciplined person, a hard worker, and I have a good time management. I believe I can do my best and give positive contribution to your company. I interact productively with people from diverse backgrounds and I can work well, both individually and within a team. I also have an ability to communicate and work well with people on all levels. I can also communicate in English quite well (speaking and writing).
I would appreciate the opportunity to meet you, to discuss my qualification and the possibility of joining your company. My Curriculum Vitae is enclosed along this letter and you may review it for further information. I am looking forward for a possible interview with you, to discuss more about my capabilities.
Thank you very much for your attention.

Sincerely yours,

Adinda Permata D








Description: D:\DSC_0005.JPG
ADINDA PERMATA DEVY
Date of Birth Bogor, 18 October 1996 | Address Pondok Permata Hijau blok mawar no.9 ciomas, bogor |  Phone 081210343036
E-mail  adindapdevy@gmail.com | Marital Status Single | Nationality Indonesian | Religion Moslem

 

EDUCATIONAL

background

2002-2008 SD Negeri Polisi 5 Bogor
2008-2011 SMP Negeri 20 Bogor
2011-2014 SMA Rimba Madya Bogor
2014-present Universitas Gunadarma
Major  : Accounting

GPA     : 3.50

 
 

SKILLS &

interest
Microsoft office tools (word, excel, power point, publisher) 
English (fluent-working fied)
 Bahasa (Native)
 Public Speaking
Human Resource
 Event Management
 Event  Planner 
Social & Culture Promotion
 Administration or Secretary 
Social Media 
Communication






I hereby declare that the above written particulars are true to the best of my knowledge and beliefs. Regards,


Adinda Permata Devy



Rabu, 20 April 2016

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI (CONTOH STUDY KASUS


TUGAS ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
CONTOH STUDY KASUS TENTANG HAK PATEN



NAMA KELOMPOK:
ABEATRICE
ADELIA PUTRI UTAMI
ADINDA PERMATA DEVY
ALDI SYALFANI
KELAS : 2EB07
UNIVERSITAS GUNADARMA
TAHUN AJARAN 2015/2016







“UMKM Didorong Patenkan Produk”
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah setempat untuk mematenkan produknya melalui Hak Atas Kekayaan Intelektual guna menghindari pembajakan.
"Produk UMKM di DIY rawan pembajakan karena tidak memiliki HAKI," kata Kepala Seksi Pusat Pelayanan Usaha Dinas Koperasi dan UKM DIY Sudarso di Yogyakarta, Selasa (23/2).
Dia mengatakan hingga saat ini UKM dan UMKM di DIY yang telah mengantongi hak cipta baru sekitar 600 UMKM, sedangkan jumlah total UMKM mencapai 137 ribu unit usaha. "Kami terus mendorong dan memfasilitasi UMKM dan UKM untuk mendaftarkan produknya, karena ini rawan dengan pembajakan," katanya.
Ia mengatakan sudah terjadi beberapa contoh kasus di mana produk UNKM di DIY dibajak setelah mengadakan pameran di luar negeri. "Sebagian besar produk yang mengalami pembajakan adalah produk kerajinan, makanan, serta garmen. Hal ini tentu saja merugikan para pelaku UMKM di DIY," katanya.
Sudarso meminta semua pelaku usaha agar paham dan mengerti akan arti kepemilikan HAKI. "Kepemilikan HAKI penting sebagai proteksi produk," katanya.
Ia mengatakan prosedur pengurusan HAKI saat ini lebih mudah dan tidak berbelit-belit, karena Kementerian Koperasi dan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama guna memudahkan pelaku UMKM mengurus HAKI.
"Secara massal Kemenkop dan Kemenkum HAM telah menerbitkan sebanyak 2.000 izin HAKI gratis untuk UMKM di Indonesia. Dengan fasilitas yang diberikan pemerintah ini tidak ada lagi alasan bagi pelaku UMKM untuk tidak mengurus HAKI demi proteksi terhadap produk karyanya," katanya.
Menurut tanggapan Kami :
Pada dinas koperasi dan usaha kecil menengah daerah istimewa yogyakarta (DIY) mendorong para pelaku usaha mikro, kecil , dan menengah (UMKM) untuk mematenkan produknya melalui HAKI (hak atas kekayaan intelektual) agar menghindari pembajakan . karena sudah terjadi beberapa kasus dimana produk UNKM di DIY dibajak setelah mengadakan pameran diluar negeri. Dan alangkah baiknya jika para pelaku usaha tersebut segera mematenkan produk-produk mereka supaya produk-produk dalam negeri ini tetap terjaga dengan baik
 Dan hal ini juga tertera dalam UU Hak Paten Nomor 14 tahun 2001 pasal 6 yang isinya adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Ataupun UU Hak paten nomor 14 tahun 2001 pasal 25 mengenai konsultan hak kekayaan intelektual.

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2001_14.pdf

Selasa, 29 Maret 2016

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI



TUGAS SOFTSKILL
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI







NAMA KELOMPOK :
A.BEATRICE
ADELLIA PUTRI
ADINDA PERMATA DEVY
ALDI SYALFANI




KELAPA DUA, DEPOK
UNIVERISITAS GUNADARMA
TAHUN AJARAN 2015/2016




BAB I
PENDAHULUAN

Definisi dan Pengertian Hukum
Dalam memberikan pengertian mengenai hokum , para ahli dan sarjana ilmu hokum melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan berbeda-beda antara satu ahli dengan yang lainnya. Dengan demi kian tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang definisi Hukum., antara lain Van Kan, Utrecht, dan Wiryono Kusomo
1.      Van Kan
Menurut Van Kan definisi Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungikepentingan manusia di dalam masyarakat.
kemudian Van Kan berpendapat tujuan Hukum ialah untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebetuhan dan melindungi kepentingannya dengan tertib. Dengan demikian , akan tercapai kedamaian dalam kedukan bermasyarakat.
2.      Utrecht
Menurut Utrecht definisi Hukum ialah himpunan peraturan (baik berupa perintah ataupun larangan ) yangmengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk  hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.
3.      Wiryono Kusomo
Menurut Wiryono Kusomo defnisi Hukum ialah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya mendapatkan sanksi.
kemudian, Wiryono Kusomo berpendapat terhadap tujuan Hukum ialah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Namun, di antara para ahli ilmu hukum belum terdapat kesatuan pendapat mengenai pengertian hukum, tetapi dapt ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsure-unsur, yakni :
a.       Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
b.      Peratuan itu bersifat mengikat dan memaksa
c.       Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi
d.      Pelanggaran terhdap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas
Pengertian Ekonomi
Menurut M. Manulang ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dalam usaha untuk mencapi kemakmuran ( kemakmuran suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa).
Hukum Ekonomi
                                    Dalam pada itu ,hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Diseluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi, dengan harapan perkembangan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.
            Sunaryati Hartonobahwa hukum ekonomi adalah penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi social, sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek , sebagai berikut :
1.      Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
2.      Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga Negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan sesuai dengan sumbangannya dalam usaha pembangunan tersebut.
  
 
Hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi social.

a.       Hukum ekonomi pembangunan
Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
b.      Hukum ekonomi social
Yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan ( hak asasi manusia) manusia Indonesia.
            Selain itu, Rochmat Soemitro memeberikan definisi hukum ekonomi. Menurutnya hukum ekonomi adalah sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai stau personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.
            Namun, ruang hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai satu bagian dari salah satu cabang ilmu ekonomi hukum, melainkan merupakan kajiann secara interdisipliner dan multidinmensional.
            Sunaryati Hartono berpendapat dan mengatakan bahwa hukum ekonomi Indonesia adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.
            atas dasar itu, hukum ekonomi tersebar dalam pembagian peraturan perundang-undangan yang bersumber pada pancasila dan UUD 1945.
Sementara itu, hukum ekonomi menganut asas, sebagai berikut :
1.      Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2.      Asas manfaat
3.      Asas demokrasi pancasila
4.       Asas adil dan merata
5.      Asas keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam perikehidupan
6.      Asas hukum
7.      Asas kemandirian
8.      Asas keuangan
9.      Asas ilmu pengetahuan
10.  Asas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, kesinambungan dalam kemakmuran rakyat.
11.  Asas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
12.  Asas kemandirian yang berwawasan
Lain dari pada itu, dalam praktik pergaulan masyarakat dunia semakin terbukan, dengan adanya era globalisasi maka dasar hukum ekonomi tidak hanya bertumbuh pada hukum nasional suatu Negara, tetapi akan mengikuti hukum nasional.
            Dengan demikian,dalam era globalisasi membuat dunia menjadi satu, sehingga batas-batas Negara dalam pengertian ekonomi dan hukum menjadi kabur. Dunia bergerak kearah satu dalam berbagai aspek kehudupan. Oleh kaarna itu, pertimbangan-pertimbangan tentang apa yang berkembang secara internasional menjadi begitu penting untuk dijadikan dasar-dasar hukum ekonomi. Indonesia merupakan bagian dari anggota masyarakat yang tidak dapat lagi mengabaikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pasar bebas, ketentuan GATT, WTO, dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk dipahami bahwa pengertian management accros barde tidak dapat dibendung dan bergerak kearah satu pemahamaan tentang bagaimana meratakan ekonomi dunia. Dengan demikian , Negara-negara yang mengasingkan karena berbagai pertimbangan dengan sendirinya karena proses waktu akan tertinggal dari Negara yang lainnya.



           
           

DAFTAR PUSTAKA


Elsi Kartika sari, S.H.,M.H. dan Advensi Simangunsong, S.H.,M.M. Hukum Dalam Ekonomi.